Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Oleh : Cahyadi Takariawan

Tiba-tiba KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) telah menjadi monster yang mengerikan dan sulit dilawan di Indonesia. Tatkala rezim Orde Baru berkuasa, indikasi adanya KKN sangat kuat di berbagai bidang kehidupan, baik dalam jalur birokrasi pemerintahan maupun di luar itu. Masyarakat berharap, Orde Reformasi akan bisa menuntaskan agenda itu.

Namun, alih-alih menyelesaikan KKN, justru yang terjadi KKN berkembang dengan sangat pesat dan tak terkendali. Berapa banyak anggota legislatif harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena terlibat korupsi dan kolusi. Demikian pula berapa banyak kepala daerah yang menjadi tersangka atau terlibat dalam tindak pidana korupsi. Bahkan para penegak hukum itu sendiri akhirnya harus berurusan dengan kekuasaan hukum karena terlibat pula dalam korupsi yang seharusnya mereka berantas tuntas.

Sebagai contoh kecil dalam lintasan sejarah bangsa kita, pada tahun 2003, dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang diselewengkan para konglomerat hitam, menurut catatan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), berjumlah Rp 130,6 trilyun. Sedang Kepala Bappenas (waktu itu) Kwik Kian Gie membuat perhitungan yang lebih memiriskan: subsidi untuk rekapitalisasi perbankan yang tidak pernah akan sehat minimal Rp 40 trilyun, kebocoran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang pada tahun 2003 sebesar Rp 370 trilyun bisa mencapai lebih dari 20% (yaknii Rp 74 trilyun), pencurian kayu (illegal logging) dan pencurian ikan (illegal fishing) serta ekspor pasir gelap sekitar Rp 90 trilyun, lalu pajak yang digelapkan sekitar Rp 240 trilyun. Dengan demikian total uang rakyat yang menguap sebesar Rp 444 trilyun, lebih besar dari total APBN tahun 2003.

Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang (money laundering). Benar-benar kerugian negara yang amat besar, dan semua itu ditujukan untuk melemahkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga para koruptor dapat mengontrol sebagian besar aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Dalam definisi hukum yang sangat luas, korupsi, menurut Waterbury,  merupakan “tingkah laku pejabat pemerintah yang melanggar batas-batas hukum, untuk mengurus kepentingan sendiri dan merugikan orang lain”. Sedangkan Syed Hussein Alatas memahami korupsi sebagai “pencurian melalui penoipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan”. Secara lebih simpel, Eep Saefulloh Fatah menyebut korupsi sebagai “penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau klik, melampauai batas-batas yang dibuat oleh hukum”.

Dalam catatan sejarah, pada tahun 12000 SM saat raja Hammurabi dari Babilonia naik tahta, telah ditemukan bukti adanya korupsi. Penyakit KKN ini kemudian seakan menjadi penyakit menular, bahkan cenderung menjadi wabah yang sulit dihentikan dari waktu ke waktu. Bukan saja karena pembuktian kasus ini sangat sulit, akan tetapi juga karena para pelaku KKN banyak yang berasal dari kalangan pejabat teras dan tokoh publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat luas. Karena bermula dari atas, maka mereka yang berada di bawah seperti mendapatkan pembolehan untuk ikut terlibat dalam tindak KKN.

Pada saat ini, korupsi telah menjangkiti birokrasi, dan bergeser menjadi bagian dari hubungan kekuasaan dan pengaruh. Mochtar Mas’oed menggambarkan kondisi seperti ini dengan ungkapan:

“Tindakan yang disebut korupsi adalah transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (seperti uang atau aset lain yang lebih langgeng seperti hubungan kekeluargaan atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan. Pihak yang “menyogok”  mungkin menginginkan status (misalnya gelar yang bergengsi), atau kekuasaan (suatu jabatan publik), atau kekuasaan (suatu jabatan tinggi), atau mungkin juga keuntungan ekonomis (misalnya, kontrak sebagai suplier bagi pembelian barang oleh pemerintah”.

Betapa menyedihkannya Indonesia di mata dunia. Negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, harus mendapatkan predikat negara dengan jumlah koruptor yang terbanyak pula.  Bukankah hal ini akan menyebabkan corengan gelap pada komunitas Islam terbesar dunia ? Bukan prestasi yang dipersembahkan oleh Indonesia, namun justru kebolehan menggelar korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada akhirnya, citra negatif ini akan sanggup melemahkan pula perkonomian di Indonesia karena hilangnya kepercayaan pihak investor yang khawatir uang mereka dikorupsi di Indonesia.

Dampak negatif dari praktik KKN ini, antara lain, Indonesia semakin terpuruk dan dililit hutang yang semakin menumpuk. Pada awal krisis tahun 1997 utang luar negeri total mencapai US$ 136 milyar, dimana sebagian besar (53%) adalah utang pihak swasta. Setahun kemudian, setelah IMF (International Monetary Fund) memberikan “bantuan” kepada Indonesia, utang menggelembung jadi US$ 150,8 milyar, masih didominasi utang swasta (52%). Lebih tragis lagi ialah peningkatan utang domestik yang semula tidak ada, kini menjadi Rp 657,5 trilyun. Beban berat harus ditanggung berkat tekanan kebijakan IMF dan sikap pemerintah yang gamang dalam menata perekonomian nasional. Akibatnya, dalam contoh RAPBN tahun 2004, pemerintah mengalokasikan Rp 113,3 trilyun (27% total anggaran) untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri. Bandingkan dengan alokasi belanja daerah Rp 114,8 trilyun (28%), pembiayaan proyek Rp20,6 trilyun (4%), dan subsidi Rp 23,3 trilyun (5%). Potensi nasional tersedot untuk hanya menutupi lobang utang.

Pergantian kepemimpinan nasional belum memberikan dampak yang menggembirakan bagi upaya pemberantasan KKN sampai ke akar-akarnya. Rupa-rupanya, reformasi yang digulirkan masyarakat Indonesia tidak menyentuh wilayah reformasi moral dan kultural. Pemimpin boleh ganti, nama Orde boleh ganti, tetapi korupsi jalan terus, kolusi kian menjadi-jadi tanpa terkendali. Aroma KKN tercium dari Sabang sampai Merauke, di berbagai instansi baik pemerintahan maupun swasta. Parpol yang semestinya melakukan kontrol terhadap penyimpangan pelaksanaan pemerintahan, justru ikut terlibat dalam tindakan KKN.

Studi yang dilakukan oleh Theodore M. Smith yang dipublikasikan tahun 1970-an memberikan keterangan mengenai sebab-sebab apa munculnya korupsi dalam jajaran birokrasi. Smith membagi sebab korupsi menjadi empat kategori, yaitu (1) gaji aparat birokrasi yang rendah, (2) sikap mental pegawai pemerintah (3) buruknya kondisi ekonomi secara umum, dan (4) administrasi yang lemah dan pengawasan yang kurang. Secara umum, keempat sebab korupsi tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya dan saling berpengaruh terhadap lainnya.

Namun kalau kita cermati secara lebih detail, sikap mental merupakan sebab yang dominan. Kalau faktor gaji yang rendah, cara mengatasi korpsi bukan dengan menaikkan gaji. Sebab justru kalau kita lihat, para koruptor banyak pula yang gajinya besar. Artinya, bagi para birokrat yang memiliki gaji besar, peluang korupsinya juga menjadi besar dengan jumlah yang besar pula. Sebaliknya bagi pegawai rendahan dengan gaji kecil, peluang korupsinya juga kecil dengan jumlah yang juga kecil. Kondisi ekonomi yang buruk memang ikut berpengaruh, akan tetapi bukan merupakan faktor mutlak termunculkannya korupsi. Yang paling dominan adalah faktor sikap mental.

Karena korupsi menyangkut aspek yang sangat mendasar, yaitu sikap mental, maka bangsa Indonesia harus mampu mempengaruhi dan mengubah sikap mental mereka sehingga menjadi pribadi dan masyarakat antikorupsi. Dimanapun seorang muslim berada, apakah sebagai birokrat, apakah sebagai politisi, apakah sebagai ekonom, atau apapun profesinya, mereka tahan godaan dan tak mudah terbujuk untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun korupsi bukan semata-mata soal mentalitas orang per orang. Korupsi adalah persoalan sistemik yang harus diselesaikan secara sistemik pula. Korupsi sudah menjadi penyakit yang men-sistem di Indonesia, merasuk ke dalam darah, tulang, dan sumsum para pejabat dan elit politik kita. Menyelesaikan korupsi harus menjadi operasi sistematik, tidak cukup dengan memperbaiki mental birokrat atau pejabat, namun harus menambal kebocoran sistem kenegaraan di Indonesia.

Sebenarnya, telah banyak dijumpai contoh keteladanan tentang sikap mental para pemegang amanah di zaman keemasan Islam. Mereka adalah para pemimpin sejati, bukan penguasa yang bermental menguasai dan memiliki semua fasilitas. Kisah kehidupan para pemimpin Islam di masa lalu, sungguh merupakan keteladanan yang sangat istimewa bagi masyarakat zaman kita sekarang. Khalifah Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul Aziz adalah contoh bagaimana seorang pejabat publik harus bersikap hati-hati agar tidak terjebak dalam perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keteladanan mereka ini apabila dicontoh oleh para pejabat publik kita sekarang niscaya berimplikasi pada akan cepat pulihnya perekonomian dan stabilitas sosial. Banyak pejabat publik yang tidak memiliki sensitivitas atas krisis yang tengah melanda rakyat. Di tengah kesulitan rakyat untuk makan sehari-hari, para pejabat bisa melaksanakan pesta mewah yang menghabiskan dana bermiliaran, dari dana hasil korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh kebaikan tidak semata dengan dirinya sendiri. Beliau menghadirkan sistem yang baik di dalam pemerintahannya, sehingga para “birokrat” di sekitar kekhalifahan menjadi terwarnai oleh suasana kebaikan sistem yang ada.

Jadi, mari bersiap melakukan perubahan sistemik.

12 thoughts on “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

  1. kalau nenek saya mengartikan korupsi itu adalah pangah (maling), tillolang (perampok), pakocci (pencopet), semua ini sama-sama mengambil yang bukan haknya.

  2. kalo saya bisa usul,istilah koruptor itu diganti saja dengan pencuri uang rakyat..kayaknya lebih pas dan mengena..selama ini kita selalu terkesan memperhalus bahasa tuk orang yg sdh jelas jelas salah..misalnya pelacur diganti menjadi psk..gmn menurut pa cah?

  3. betapa susahnya memberantas KKN tersebut memang dibutuhkan IMAN, TAQWA, MENTAL YANG PRIMA SERTA PERCAYA DIRI YANG TINGGI DAN TIDAK MUDAH TERPENGARUH

    semua itu berawal dari rasa ucapan terima kasih berupa bingkisan yang isi nya uang mungkin / amplop lalu mendarah daging sehingga terbentuknya praktik KKN ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>