Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI)

Oleh : Cahyadi Takariawan

gambar : google

gambar : google

Impian masyarakat Indonesia akan hadirnya pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang baik (good governance) pada masa reformasi seakan kian meredup. Maraknya berita korupsi dan kolusi di berbagai lembaga pemerintahan menjadi keputusasaan sendiri bagi sebagian kalangan masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi “akhlak” bagi para pejabat publik di Indonesia. Kolusi masih kuat mewarnai kehidupan birokrasi.

Dalam kondisi seperti itu, muncullah pertanyaan logis, masih adakah harapan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik? Darimana memulai perbaikan pemerintahan? Inilah beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa harapan perbaikan masih ada dan selalu ada.

Problem Kepemimpinan

Salah satu harapan itu terletak pada bagusnya kepemimpinan. Memang kepemimpinan tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa dan negara, namun bagus dan kuatnya kepemimpinan akan menjadi harapan perbaikan. Tidak bisa dipungkiri, tipe masyarakat Indonesia masih sangat kuat terpengaruh oleh para pemimpin.

Sangat disayangkan demokrasi kita terjun bebas. Pilkada yang sangat demokratis tidak berhasil memilih pemimpin terbaik, terbukti sangat banyak kepala daerah yang kemudian terbukti bermasalah setelah menjabat. Demikian pula dalam Pemilu legislatif dengan sistem suara terbanyak, banyak memunculkan praktik transaksional. Sistem demokrasi beserta perangkat aturan teknisnya ikut bertanggung jawab atas munculnya pemimpin yang tidak amanah dan tidak kredibel tersebut.

Namun masyarakat juga harus ikut menanggung beban tersebut, karena merekalah yang memilih pemimpin secara langsung. Tidak fair kalau yang disalahkan hanya kepala daerah yang bermasalah, atau sistemnya, namun juga harus dievaluasi mentalitas masyarakat secara luas. Dalam sistem pemilihan langsung, jika masyarakat sepakat menolak hadirnya pemimpin yang tidak memiliki moralitas dan kapabilitas memadai, pasti orang-orang bermasalah itu tidak akan mungkin terpilih menjadi kepala daerah.

Problem sistemnya adalah tidak diberlakukannya penilaian yang cukup serius dalam meloloskan calon pemimpin, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Persyaratan kepala daerah sangat simpel dan tidak ada mekanisme penyiapan yang memadai di berbagai lembaga pemerintah, ormas, parpol maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Dampaknya, “siapapun” bisa menjadi calon bupati, walikota, juga gubernur.

Corak politik transaksional akhirnya menjadi wajah umum dalam setiap prosesi pilkada yang digelar secara langsung. Uang dan fasilitas bertaburan dari para calon, yang diberikan kepada masyarakat pemilih dan kepada pihak-pihak terkait untuk melancarkan kemenangan. Pihak yang kalah akan segera menghimpun pendukungnya untuk melakukan protes kepada KPU, dengan menuduh terjadi kecurangan atau money politic yang dilakukan oleh pihak pemenang. Tidak ada pihak yang mau kalah, karena semua calon mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak.

Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI)

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI sebagai lembaga resmi negara yang menyiapkan calon pemimpin nasional, sesungguhnya telah menawarkan sebuah cara menilai kualitas dan kapasitas kepemimpinan. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi Lemhannas RI adalah mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui berbagai kegiatan seperti program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasional pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.

Tidak cukup mudah menentukan kriteria pemimpin ideal. Menurut kajian Harvard Business Review (2007), selama 50 tahun, ahli-ahli teori kepemimpinan telah melakukan kajian kurang lebih 1.000 studi untuk menentukan secara definitif tentang pola, karakteristik dan perilaku pemimpin-pemimpin besar dunia.  Hasilnya gagal untuk merumuskan profil yang jelas dari seorang pemimpin ideal. Sebagai contoh kepemimpinan Sukarno, Suharto, BJ Habibie, Abdulrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki style kepemimpinan yang berbeda tergantung karakter pribadi dan konteks sosial politik pada zamannya.

Lemhannas RI berusaha mengkristalkan kualitas kepemimpinan dalam bentuk Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI), yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menyiapkan pemimpin dan menjadi kriteria dalam memilih calon pemimpin. Indeks ini memuat sejumlah kriteria kepemimpinan, yang meliputi aspek moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan.

IKNI memuat karakter-karakter yang bersifat umum (General Characteristics) dan karakter yang bersifat khas (Unique, Particularistic or Specific Characteristics) atau karakteristik Geoleadership yang merupakan kekhasan karakter kepemimpinan Indonesia dengan mempertimbangkan elemen-elemen geografis dan semangat lintas kultural (intercultural leadership) yang konstruktif  dalam masyarakat yang bersifat multikultural.

Nilai-nilai atau parameter moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan nasional Indonesia, dalam IKNI tersebut, diperinci atas dasar 4 (empat) macam kategori yaitu Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Individual, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Sosial, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Institusional, serta Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Global.

Berikutnya akan diperinci satu per satu. Bersambung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>